Perkuliahan.com

Materi Kuliah, makalah pendidikan, beasiswa kuliah

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani

Sejarah Perkembangan Civil Society (Masyarakat Madani)

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post : Unsur dan ruang lingkup pondok pesantren
data post: Perkuliahan.com. edition of : 200

Cicero dalam filsafat politiknya untuk kali pertama menggunakan istilah Societes Civilis. Istilah ini di Eropa Abad XVIII di pakai secara bergantian dengan negara (state). Berdasar pembentukan sosial, perubahan struktur politik Eropa, dan modernisasi, istilah The State dan civil society menjadi dua etintas yang berbeda.[1] Pelopor dari perubahan ini diantaranya Adam Ferguson. Johan Ster, Tom Hodgkings, Emanuel Sieyes, Tom Paine, JS Mills dan Alexis de Tocqueville.[2]

Civil society (CS) adalah konsep atau tradisi berasal dari Barat. Jika ditunjuk dari modelnya adalah Amerika Serikat, meskipun asal mulanya dari Eropa Barat di abad ke 18, biasa disebut jaman “enlightement” atau yang dikenal sebagai masa pencerahan, atau kini berusia 250 tahun.[3] Sedangkan konsep civil society untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Adam Ferguson, ilmuan asal skotlandia, melalui karya klasiknya yang berjudul “An Essay on the History of Civil Society”. Yang kemudian dikembangkan oleh Hegel dan selanjutnya Karl Marx

Cuma bedanya, jika Ferguson melandaskan pemikirannya pada filsafat Yunani kuno terutama dari Plato dan Socrates yang mengakui keberadaan  unsur transendental (tradisi dan agama). Hegel dan Karl Marx sepenuhnya meletakkan konsep itu dalam kerangka falsafah pencerahan secara tertutup dan mengabaikan unsur – unsur di luar rasionalitas yang bersifat transendental baik yang berasal dari tradisi maupun agama.

Pemikiran Karl Marx dilanjutkan oleh Antonio Gramci, seorang komunis Italia, yang terkenal dengan konsep hegemoninya, dengan menempatkan civil society ke dalam superstruktur. Sedangkan Francis Fukoyama yang sangat terpukau dengan robohnya tembok Berlin dan keberhasilan gerakan solidaritas di Polandia, mengadopsi pemikiran Hegel. [4]

Dari siniliah kemudian terjadi polarisasi aliran civil society, di mana dikalangan ilmuan sosial liberal (aliran liberalisme) pemikiran mengenai masyarakat sipil banyak mengacu pada pemikiran ilmuan sosial Perancis Tocqueveille, sedangkan dari ilmuan sosialis (komunis) banyak mengacu pada pemikiran Hegel, Karl Mark dan Gramci. [5]

Sejarah kemudian berkembang dengan kemenangan kapitalis dan demokrasi liberal di seluruh dunia, dan bahwa demokratisasi dan bergerak terus memporak – porandakan berbagai tatanan totaliter di seantero jagad, tetapi apa yang kemudian terjadi, memasuki paruh pertama tahun 1993, suasana euphoria itu tidak berlangsung lama. Tetapi yang terjadi kemudian demokratisasi yang semula diharapkan berjalan lancar, ternyata menghadapi berbagai kendala (internal maupun eksternal) di banyak kawasan. Berkecamuknya konflik etnis (dan agama) di negara bekas Yugoslavia dan di beberapa daerah di negara bekas Uni Soviet; naiklah kembali aspirasi komunis di Polandia; bergejolaknya kembali beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin (Elsavador, Gautemala) dan Asia (Myanmar, Korea Utara). [6]

Adanya kenyataan itulah yang mendorong sejumlah ilmuan Eropa Timur merekonstruksi ulang konsep civil society, dengan mengembalikannya pada pemikiran yang mempertimbangkan unsur transendental, misalnya adalah konsep civil society yang bertumpu pada moral dan etika. Yakni : pemulihan kemandirian individu sebagai warga negara; jaminan perlindungan hak asasi, terutama dalam menyatakan pendapat, dan keadilan serta pemerataan. Tanpa moral dan etika dalam kehidupan politik ketatanegaraan, hal – hal semacam ini akan sulit diwujudkan.[7]

Padahal harus diakui bahwa awal mulanya masyarakat sipil — bahasa yang digunakan Dr. Mansour Fakih, adalah diskursus pemikiran kritis radikal sebagai media untuk menjelaskan dan dipahami dalam konotasi sebagai gerakan rakyat untuk melakukan resistensi terhadap negara yang ada pada konteks zamannmya, negara dianalisis justru menjadi alat kapitalisme. Antonio Gramci, yang disebut dalam literatur ilmu sosial sebagai tokoh yang memahami kapitalisme, memfokuskan secara sungguh – sungguh dan mendasar analisisnya terhadap konsep negara dikaitkan dengan masyarakat sipil dalam bahasannya mengenai konsep hegemoni yang diperankan negara untuk menjinakkan rakyat dalam rangka menlanggengkan kapitalisme. Pandangan Gramci ini secara tidak langsung merupakan kritik terhadap analisis atas kapitalisme yang menekankan pada hubungan kapitalis dan buruh, seperti dalam Marxisme tradisional. Kekalahan kaum marginal, bagi Gramci justru bukan karena penindasan dan kekerasan fisik, melainkan melalui hegemoni, yakni menjinakkan budaya dan ideologi yang diselenggarakan oleh negara terhadap masyarakat sipil. Sejak saat itulah dan pada perkembangan selanjutnya, konsep masyarakat sipil senantiasa merupakan diskursus pemikiran kritis terhadap kapitalisme.[8]

Namun sejak tahun 1990-an terjadi pergeseran diskursus terhadap masyarakat sipil (civil society). Perbincangan mengenai masyarakat sipil (civil society) memang masih memiliki dimensi sebagai bangkitnya resistensi masyarakat terhadap negara dalam kerangka demokratisasi, dimensi kritik terhadap kapitalisme tidak kelihatan lagi, justru gerakan masyarakat sipil (civil society) mengacu pada gerakan demokrasi liberal anti sosialisme pada masyarakat di negara – negara Eropa Timur. Namun demikian dewasa ini perdebatan mengenai peran masyarakat sipil (civil society) sudah semakin meluas, dan pandangan tentang perlunya memperkuat masyarakat sipil sudah semakin meluas, antara mereka yang masih teguh untuk menggunakan penguatan masyarakat sipil secara Gramcian, yakni sebagai sebagai gerakan pemikiran kritis dan resistensi terhadap hegemoni negara model kapitalis.

Pada saat yang sama, juga terdapat fenomena semakin kuatnya paham penguatan masyarakat sipil (civil society) yang berpijak pada paham liberalisme, yakni menuntut kebebasan masyarakat, debirokratisasi dan deregulasi dari negara, termasuk deregulasi ekonomi menuju pasar bebas. Pada saat yang sama pula muncul juga gerakan resistensi masyarakat sipil yakni masyarakat adat, untuk menuntut hak – hak mereka terhadap sumber alami dan hak berbudaya, yang jika dikaji lebih dalam justru datang dari paham pluralisme budaya yang berakar pada pemikiran postmodernisme.[9]

Sedangkan untuk dalam versi kelompok Islam, masyarakat madani seperti diungkapkan Nurcholish Madjid adalah :

Dalam rangka menanamkan komitmen dengan tingkat kesejatian yang tinggi itu, kita perlu menengok dan “mengangsu” kepada khasanah budaya kita, dalam hal ini budaya keagamaan Islam. Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Sesampai di kota hijrah yaitu Yatsrib (Yunani: Yethroba), beliau ganti nama kota itu Madinah. Dengan tindakan itu,             Nabi Muhammad SAW telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun Masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (ber-“madaniyah”) karena tunduk dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Masyarakat madani pada hakekatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang tak kenal hukum (lawless) Arab Jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. [10]

Dalam wacana Indonesia kontemporer pengertian masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim (mantan Deputi PM Malaysia) dalam festival Istiqlal 1995. Oleh Anwar Ibrahim dinyatakan bahwa masyarakat madani adalah :

Sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang – undang dan bukan nafsu atau keinginan individu, menjadikan keterdugaan atau predicatability serta ketulusan atau transparancy sistem.[11]

Memang masyarakat madani yang dibangun oleh Muhammad SAW dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan konsep civil society yang kini ramai dibicarakan (merubah strukrur militerism), Rasulullah SAW meletakkan prinsip – prinsip hidup dalam kemajemukan, bersama – sana seluruh elemen suku, ras dan agama yang membuat deklarasi Madinah, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut disusun dan dideklarasikan bukan untuk menjaga kekuasaan personal Muhammad SAW, melainkan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan tatanan masyarakat yang beradab, yang saling menjaga dan menghormati  hak – hak asasi sesama warga.

Bagaimanapun juga Rasulullah telah meletakkan dasar – dasar masyarakat madani. Dengan cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah masyarakat yang masih sangat sedikit memang apa yang telah dirintis Rasulullah mungkin lebih layak disebut miniatur masyarakat madani. Namun demikian, tatanan masyarakat madani yang dibangun oleh Muhammad Rasulullah, disebut oleh Robert N. Bellah sebagai suatu model masyarakat yang teramat modern pada jamannya. Merefleksikan dan memformulasikan model masyarakat model masyarakat madani di era sekarang.[12]

Memang antara masyarakat madani dan civil society dalam perspektif historis tidak bisa digebyah uyah dalam satu kesepakatan teoritis, karena ada nilai – nilai historis yang membedakan. Civil society mempunyai kajian sejarah yang panjang dengan muara pemikirannya adalah refleksi dari para filosof Yunani Cicero bahkan Plato dan Aristoteles, walaupun kemudian mengalami polarisasi pemikiran antara Antonio Gramci, Karl Marx, Hegel yang memperjuangkan konsep sosialisme versus Adam Ferguson, John Locke, dan J.J. Rousseau dengan konsep demokratisasinya (dalam pandangan Barat modern adalah Liberalisme).

Sedangkan istilah masyarakat madani itu tidak memiliki sejarah tersendiri, melainkan merupakan istilah temuan kontemporer Prof. Naquib   al – Attas, sebagai terjemahan civil society, sehingga mau tidak mau kajian tentang masyarakat madani harus didekati melalui konsep civil society.[13]

Berarti masyarakat madani sendiri adalah civil society itu sendiri, dalam artian bahwa konsep masyarakat madani adalah konsep yang diilhami konsep civil society. Cuma persoalannya intektual Islam terutama di Indonesia mempunyai “kecerdasan” untuk memainkan momen dengan mencoba menarik benang merah masyarakat madani dengan masyarakat Madinah era Rasulullah (mungkin).


[1] M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama …… Op.Cit., hlm. 137.

[2] Ahmad Najib Burhani, “Masyarakat Utama Proses ‘Agony’ Bertemu Tuhan, dalam iMasyarakat  Peradaban, ILHAM, Semarang, 5/ 3 / 1997, hlm. 17.

[3] A. Qodry Azizi, Op.Cit., hlm. 2.

[4] Adnan Buyung Nasution, “Menuju Penguatan ‘Civil Society’ “, dalam Masyarakat Peradaban, ILHAM, Semarang 5 / 3 / 1997, hlm. 6.

[5] Mansour Fakih, “Masyarakat Sipil ; Catatan Pembuka”, dalam Wacana  Masyarakat Sipil, WACANA No. 1, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

[6] Adnan Buyung Nasution, Loc. Cit.

[7]  Ibid., hlm. 7.

[8] Mansour Fakih, Op.Cit., hlm. 3 – 4.

[9] Ibid.

[10] Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi : Tantangan dan Kemungkinan” dalam Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran ‘”ivil Society” Dalam Islam di Indonesia, Pustaka Hidayah,Cet. ke – 1, Bandung, 1999, hlm. 21.

[11] M. Dawan Rahardjo, “Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal,  dalam PARAMADINA, Vol. I, No. 2, Jakarta, 1999,  hlm. 23.

[12] Muhajir Effendi, Op Cit., hlm. 4 – 5.

 [13] M. Dawan Rahardjo, Masyarakat Madani di Indonesia ……, Op. Cit.,  hlm. 30.

Sejarah Perkembangan Civil Society (Masyarakat Madani)

Under arsip: Perkuliahan.com.

Category: Artikel Islam

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*