Perkuliahan.com

Materi Kuliah, makalah pendidikan, beasiswa kuliah

Pemikiran Madzhab Maliki Tentang Ihya’ al-mawat

Pemikiran Madzhab Maliki Tentang Ihya’ ul -mawat 

under arsip:  Perkulihan.com.

Judul postingan : Pemikiran Madzhab Maliki Tentang Ihya’ ul -mawat 

Bidang  postingan  :  Hukum fiqih tentang Pemikiran Madzhab Maliki Tentang Ihya’ ul -mawat  dalam islam. ihyaul mawat dalam pandangan para imam  dalam islam . key : ihyaul mawat menurut islam, apa yang dimaksud ihyaul mawat, apa pengertian ihya’ul mawat

………………………………………………………………………………………………………………….

data post perkuliahan.com seri :52 next post : hukum berkabung dalam islam

Pemikiran Madzhab Maliki Tentang Ihya’ al-mawat

Bahwa tidak semua tanah kosong boleh dijadikan ihya’ al-mawat. Untuk itu, ulama membaginya menjadi dua bagian, yaitu tanah kosong yang bisa menjadi obyek ihya’ al-mawat dan yang tidak bisa menjadi obyek ihya’


al-mawat. Mereka sepakat menyatakan bahwa lahan yang belum dimiliki seseorang, misalnya tidak ada tanda-tanda lahan itu digarap dan tidak ada bangunan di atasnya, boleh digarap siapapun. Ulama juga sepakat menyatakan, sebidang tanah yang telah menjadi milik seseorang, sekalipun belum dimanfaatkan, tidak bisa dijadikan obyek ihya’ al-mawat. Akan tetapi ulama fiqih berbeda pendapat tentang status tanah lainnya, di antaranya sebagai berikut:[1] Tanah yang sebelumnya telah digarap seseorang, tetapi kemudian ditinggalkan sehingga menjadi lahan kosong. Terhadap tanah seperti ini madzhab Maliki menyatakan tanah yang telah berubah menjadi tanah kosong karena ditinggalkan penggarapnya sehingga tidak terurus boleh digarap orang lain. Alasannya berdasarkan keumuman hadits yang menyatakan:[2]

  Artinya : Dari Jabir: bersabda Nabi besar SAW: barang siapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR Tirmidzi dan disahkannya)

 Tanah yang di dalamnya terdapat sisa kerajaan kuno. Menurut kesepakatan madzhab yang empat (Syafi’i, Hambali, Hanafi, dan Maliki), lahan seperti ini bisa dijadikan obyek ihya’ al-mawat.

Tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang Islam atau zimi, namun tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Madzhab Maliki menyatakan, lahan seperti ini boleh dijadikan ihya’ al-mawat berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menjelaskan tentang ihya’ al-mawat.

Cara pengolahan tanah yang menjadi obyek ihya’ al-mawat menurut madzhab Maliki adalah dengan menggarapanya sebagai lahan pertanian. Untuk itu, tanah tersebut perlu dibersihkan dari pepohonan yang ada di dalamnya, dicangkul tanahnya, dibuat saluran irigasi (misalnya dengan menggali sumur atau mengambil air dari sungai), ditanami dengan pepohonan atau tanaman yang menghasilkan, serta dipagar.[3]

Adapun syarat-syarat ihya’ al-mawat mencakup: 1) orang yang menggarap; 2) tanah yang akan digarap; dan 3) proses penggarapannya. Menurut madzhab Maliki, orang yang akan menggarap tanah tersebut tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara muslim dan non muslim dalam menggarap sebidang tanah kosong. Hal ini sejalan dengan keumuman sabda Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian mereka menyatakan bahwa ihya’ al-mawat merupakan salah satu cara pemilikan tanah. Karenanya tidak perlu dibedakan antara muslim dan non muslim.

Terhadap syarat yang terkait dengan proses penggarapan tanah, menurut madzhab Maliki, jika tanah tersebut dekat dengan pemukiman, maka untuk menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi jika letaknya jauh dari pemukiman, maka tidak perlu izin pemerintah.[4]

Adapun bila seseorang menggarap sebidang tanah kosong yang telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka akibat hukumnya meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Pemilikan lahan. Mayoritas ulama sepakat menyatakan, jika seseorang telah menggarap sebidang tanah kosong, maka ia berhak atas tanah itu sebagai pemilik tanah. Hal ini seperti dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi :[5]  

 Artinya: “Dari Jabir ra sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu mrnjadi miliknya”. (HR Ahmad, dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya)

 Namun menurut madzhab Maliki pemerintah tidak boleh mengambil pajak dari hasil tanah tersebut, jika yang menggarapnya seorang muslim. Tetapi apabila penggarap itu seorang zimi pemerintah bisa mengambil pajaknya sebesar 10%.[6]

Apabila seseorang telah menggarap sebidang tanah, maka ia berhak memanfaatkan tanah sekitar garapannya itu untuk menunjang tanah yang digarapnya, misalnya untuk keperluan irigasi. Akan tetapi, ulama sepakat menyatakan jika seseorang belum menggarap tanah tersebut, maka ia tidak berhak memanfaatkan tanah di sekelilingnya. Dalam konteks ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas tanah yang boleh dimanfaatkan untuk menunjang tanah garapan tersebut.[7]

Sedangkan untuk mengalirkan saluran air tidak ditentukan batasnya, karena hal tersebut terkait dengan kebijaksanaan pemerintah. Untuk menanam pepohonan diberi hak seluas 5 hasta (lebih kurang 3 meter persegi), sehingga dalam batas tersebut seseorang tidak boleh menanam tanaman lain. Terhadap hal tersebut madzhab Maliki menganggap bahwa sekalipun ditentukan jarak tertentu namun pada akhirnya yang memutuskan hal tersebut adalah adat setempat atau pemerintah.   

 


[1] Ibid, hlm. 657-660.

[2] At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kairo: Masriyah, 1931, hlm. 302.

[3] Abu Bakar Ibn Khusen al-Kasynawi, Asyhadul Madarik, Syarkh Irsyad al-Syalik fi Fiqhi Imam al-Aimmah Malik, Beirut, Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, Juz 2, tt, hlm. 214-216.

[4] Zakariya  al-Kandahluwi, Aujazu  al- Masalik Ila Mu’attai Malik, Juz XII, BBeirut, Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 314.

[5] al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, Musnad Ahmad, Kairo: Tijariyah Kubra, tt, hlm. 3. Cf. al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, Nail al –Autar, Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tt, hlm.3.

[6] Sayid Muhammad Rizqany, Syarkh al-Rizqany ‘Ala Muwwata al-Imam Malik,  Juz 1, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 28-29.

[7] Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wa  Nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M, hlm. 238. Bandingkan Imam Malik Ibn Anas, al-Muwatta’ of Imam Malik Ibn Anas the First Formulation of Islamic Law, translit by Aisha Abdurrahman Bewley oleh Dwi Surya Atmaja, tt, hlm. 120. the opinion Imam Malik about ihya’ al-Mawat for ownership must licency the government is mean diferencial the UUPA methode.

Pemikiran Madzhab Maliki Tentang Ihya’ ul -mawat 

under arsip:  Perkulihan.com.

Category: Artikel Islam

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*