Perkuliahan.com

Materi Kuliah, makalah pendidikan, beasiswa kuliah

Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah

Makalah Konsep Manajemen Pendidikan berbasis madrash 
 under arsip:  Perkuliahan.com
Judul postingan : MBM, Menejemen Berbasis Madrasah

Bidang  postingan  :  manajemen pendidikan islam next post : Makalah Konsep Dasar Manajemen Pendidikan
_________________________________________

Manajemen Pendidikan  Berbasis Madrasah

by:  Abd. Malikil Muluk*
  1. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah

Pendidikan berbasis madrasah sangat erat sekali dengan istilah MBS (Manajemen berbasis sekolah) yang merupakan penerjemahan dari “school based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Pendidikan berbasis madrasah merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. Pendidikan berbasis madrasah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada madrasah, dan keterlibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi pendidikan diberikan pada madrasah leluasa mengelola sumberdaya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat.[1]

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diambil sebuah pengertian bahwa pendidikan berbasis madrasah adalah suatu ide pengambilan keputusan pendiodikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu madrasah. Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar. Disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga meningkatkan efesiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.

2. Dasar dan Tujuan Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah

Kalau kita melihat pada rumusan manajemen pendidikan sebagaimana di atas, maka dapat kita bayangkan bahwa apa yang menjadi tujuan MPBM tak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Hal ini diterapkan merupakan usaha untuk meningkatkan efisiensi adalah melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap fleksibilitas pengelolaan madrasah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif disintensif. Sedangkan peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyrakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.[2]

Pendidikan berbasis madrasah (PBM) salah satu bentuk alternatif program desentralisasi dalam bidang pendidikan. Model pendidikan berbasis madrasah ini ditandai adanya:

  1. Otonomi yang luas ditingkat sekolah.
  2. Partisipasi masyarakat
  3. Keleluasaan mengelola SDM sesuai dengan perioritas kebutuhan sekolah  dan masyarakat.[3]

Di samping itu, dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan, madrasah harus berusaha seefisien mungkin, yakni dengan daya, dana dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi lulusan yang dihasilkan bisa maksimal kemampuannya dalam menyerap materi yang ada sehingga dapat mengembangkan dirinya di kancah apapun sesuai dengan keinginannya. Selain itu, para lulusannya juga mampu menyesuaikan diri, bertahan (survive) dan bahkan mampu mewarnai komunitasnya tanpa mengalami kendala karena ia telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup selama berada di bangku sekolah. Yang tidak kalah penting dari semua itu adalah kepuasan kerja yang terjamin bagi semua pegawai, staf dan semua guru serta siswa-siswi madrasah.[4]

  1. Karakteristik Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah

MPBM menjadi tawaran sebuah bentuk operasional desentralisasi pendidikan, maka madrasah juga harus mempersiapkan sedini mungkin untuk menerima dan mengimplementasikan tawaran tersebut. Untuk mengarah ke situ, perlu kiranya diketahui lebih jauh mengenai karakteristik MPBM. Terkait dengan hal itu, Saud mengemukakan bahwa karakteristik dasar MPBM adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi  masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya team work yang tinggi dan profesional.[5]

  1. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah

MPBM memberikan otonomi luas kepada sekolah namun tetap disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan (guru) agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu sekolah juga diberi kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan perioritas kebutuhan. Melalui otonomi yang luas, madrasah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional dan profesional.

  1. Partisipasi masyarakat dan orang tua

Dalam manajemen pendidikan berbasis madrasah, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin kerja sama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

 

  1. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional

Dalam manajemen pendidikan berbasis madrasah, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik profesional dalam bidangnya masing-masing. Sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik.

  1. Team work yang kompak dan transparan.

Dalam manajemen pendidikan berbasis madrasah, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu “madrasah yang dibanggakan“ oleh semua pihak. Mereka tidak menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing memberi kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara Kaffah. Dengan demikian, keberhasilan MPBM merupakan hasil sinergi (sinergistic effect) dan kolaborasi tim yang kompak dan transparan. n di sekolah.[6]

 

 

 

 

  1. Kedudukan Madrasah dalam pendidikan Islam
    1. Madrasah dan Sejarah Perkembangannya

Istilah madrasah berasal dari bahasa Arab مدرسة   yang berarti tempat untuk belajar.[7] Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Islam.[8] Dalam Shorter Encyclopedia of Islam madrasah diartikan sebagai name of an institution where the Islamic science are studied.[9] Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat menengah umum berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh departemen agama di mana masing-masing disebut madrasah Ibtida’iyah, madrasah Tsanawiyah dan madrasah aliyah.[10]

Di dunia Islam madrasah dalam pengertian lembaga pendidikan sekolah yang bersifat formal mulai didirikan dan berkembang pada abad lima hijriah atau abad ke-10/11 M.[11] Madrasah yang pertama kali didirikan di dunia Islam adalah Madrasah Nidhamiyah di Baghdad, pendirinya adalah Nidham al-Mulk, seorang penguasa dari Bani Saljuk. [12] Timbulnya lembaga pendidikan madrasah di dunia Islam merupakan bentuk pengembangan dan penyempurnaan dari lembaga pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya yakni kuttab[13], halaqah[14] dan zawiyah atau ribath[15] sehingga ia dapat menampung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan jumlah pelajar yang semakin meningkat.[16]

Munculnya madrasah di Indonesia banyak diilhami oleh para ulama yang telah belajar di timur tengah. Di antara madrasah yang mula-mula berdiri di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah didirikan oleh Syeikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 di Padang, Madrasah Diniyah didirikan oleh Zainuddin Labai eel-Yunusi pada tahun 1915 di Padang Panjang, Madrasah Sa’adah Adabiyah yang merupakan madrasah pertama di Aceh, didirikan oleh Jam’iyah Diniyah pimpinan T. Daud Beureuh pada tahun 1930 di Belang Paseh Sigli dan Madrasah Salafiyah yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari di Tebu Ireng pada tahuan 1919.[17]

Dengan demikian, sistem pendidikan madrasah telah tersebar dan dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang didirikan dengan usaha pribadi ataupun organisasi Islam, hanya saja pada periode ini madrasah-madrasah yang ada belum memiliki kurikulum yang permanen karena pemerintah kolonial Belanda sering menghalang-halangi pendidikan madrasah. Menurut anggapan pemerintah Belanda, di samping madrasah dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, ia juga berfungsi mengembangkan ajaran-ajaran Islam di kalangan generasi muda karena itulah pemerintah Belanda sangat tidak mendukung, bahkan terkesan menghalang-halangi perkembangan madrasah.[18]

Pada masa pendudukan Jepang, perlakuan terhadap madrasah sudah lebih lunak di mana madrasah tidak lagi mendapatkan hambatan dan rintangan, bahkan pendidikan agama di sekolah umum diizinkan, walaupun guru agama yang mengajar pendidikan agama tidak digaji oleh pemerintah pendudukan Jepang,[19] bahkan untuk memperoleh dukungan dari umat Islam pemerintah kolonial Jepang sering memberikan bantuan dana bagi madrasah walaupun madrasah-madrasah itu tetap diawasi dan diwaspadai oleh pemerintah kolonial Jepang saat itu karena dalam pandangannya madrasah memiliki potensi perlawanan yang tetap membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.[20]

Setelah masa kemerdekaan, secara otomatis, tanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan madrasah berpindah ke tangan pemerintah, sehingga pada tahun 1946 yang bertepatan dengan berdirinya Departemen Agama, pengurusan mengenai penyelenggaraan pendidikan madrasah menjadi wewenang dan tanggungjawab Departemen Agama.[21]

Dalam rangka mengupayakan peningkatan madrasah, melalui kementerian agama, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1952. Menurut ketentuan ini jenjang pendidikan di madrasah terdiri dari:

  1. Madrasah rendah, sekarang namanya disebut madrasah Ibtida’iyah.
  2. Madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut madrasah Tsanawiyah.
  3. Madrasah lanjutan atas, sekarang namanya disebut madrasah Aliyah.[22]

 

  1. Eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas)

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga keberadaannya sudah layak menjadi sub-sistem dari sistem pendidikan secara umum, ini disebabkan karena madrasah telah menjadi bagian kecil dari sistem pendidikan nasional yang secara otomatis menempatkan madrasah sejajar dengan lembaga pendidikan lain (baca: sekolah Umum) yang harus sama-sama tunduk terhadap aturan yang ditetapkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, Nomor 20 tahun 2003.[23] Namun, untuk melihat posisi madrasah secara seksama maka perlu kiranya kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan madrasah sehingga akan terlihat posisi madrasah yang sebenarnya.

  1. Madrasah Wajib Belajar (MWB)

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, maka pada tahun 1958 pemerintah melalui departemen agama mendirikan madrasah wajib belajar untuk tingkat dasar (ibtida’iyah) yang ditempuh selama delapan tahun. Madrasah ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan kewajiban belajar dan usaha pembaharuan di bidang pendidikan madrasah. Dengan dibentuknya MWB diharapkan dapat menjadi modal bagi pembinaan dan pengembangan madrasah-madrasah Ibtida’iyah yang diselenggarakan oleh masyarakat.[24] Materi pelajaran MWB ini terdiri dari mata pelajaran agama, umum dan keterampilan dalam bidang ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Kurikulum MWB merupakan keselarasan dari tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak dan akal, perkembangan hati atau perasaan dan perkembangan tangan atau keterampilan.[25]

Dalam proses pelaksanaannya, MWB ini tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan diantara penyebabnya adalah pertama:  keterbatasan sarana dan prasarana termasuk guru yang profesional yang disiapkan oleh pemerintah. Kedua: karena kurang tanggapnya masyarakat dan pihak penyelenggara madrasah. Ketiga: Pada umumnya penyelenggara madrasah kesulitan untuk menerapkan ketentuan penyelenggaraan pendidikan (pelajaran) agama sebagaimana yang diisyaratkan.[26]

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pemerintah terdorong untuk mendirikan madrasah-madrasah negeri secara lengkap dan terperinci, baik dalam penjenjangan, materi kurikulum maupun sistem penyelenggaraannya, dengan perbandingan 39 % pelajaran agama dan 70 % pelajaran umum.[27]

  1. Madrasah dan SKB tiga menteri

Kelahiran SKB tiga menteri ini merupakan rentetan perjalanan panjang yang berkaitan dengan pendidikan madrasah.Pada Tahun 1972 pemerintah mengeluarkan keputusan presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang “tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan”. Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal:

  1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
  2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
  3. Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.[28]

Sebagai realisasi dari keputusan presiden Nomor 34/72, maka pada tahun 1974 keluarlah instruksi presiden nomor 15 Tahun 1974 tentang pelaksanaan keputusan presiden Nomor 34/72 tersebut. Kemudian pada tahun 1975 dikeluarkan lagi sebuah surat keputusan bersama tiga menteri yaitu menteri agama nomor 6 Tahun 1975, menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 037/1975 dan menteri dalam negeri nomor 36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah.[29] Hal ini dimaksudkan agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum setingkat, sehingga:

1)   Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat

2)   Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas

3)   Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.[30]

 

Dengan SKB tersebut, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum sekalipun pengelolaannya tetap berada pada departemen agama.

Kemudian, sebagai realisasi dari SKB tersebut, maka pada Tahun 1976 Departemen agama mengeluarkan kurikulum standar untuk madrasah, baik Madrasah Ibtida’iyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Kurikulum tersebut juga dilengkapi dengan deskripsi atau rincian kegiatan-kegiatan yang diprogramkan untuk setiap bidang studi. Kurikulum ini pula yang pada akhirnya dijadikan standar dan ukuran penyamaan antara mutu pendidikan madrasah dengan sekolah umum yang setara.[31]

 

  1. Madrasah pasca Undang-undang Sisdiknas 1989.

Pada tahun 1989, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dan kemudian, untuk menyesuaikan dengan amanat reformasi, undang-undang tersebut diperbaharui lagi sehingga dikeluarkanlah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jika undang-undang sebelumnya menyatakan kalau pendidikan nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSPN ini pendidikan nasional mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan.

Lebih jauh lagi, dalam Undang-undang sisdiknas Tahun 2003 ini disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[32]

Dari situ tampak jelas bahwa madrasah sudah sama dengan sekolah umum yang sederajat. Implikasi dari Undang-undang Sisdiknas ini tampak pada penjenjangan madrasah yang paralel dengan penjenjangan pada pendidikan sekolah. Di bawah ketentuan undang-undang yang integral ini, dinyatakan bahwa Madrasah Ibtida’iyah pada dasarnya adalah “Sekolah Dasar berciri khas Islam”, Madrasah Tsanawiyah adalah “Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berciri khas Islam dan Madrasah Aliyah adalah “Sekolah Menengah Umum berciri khas Islam”.[33]

Dari uraian di atas nampak bahwa dengan undang-undang Sisdiknas, maka telah terjadi proses integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yang tercermin dalam beberapa aspek, yaitu:

  1. Pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan.
  2. Dalam sistem pendidikan, Madrasah include ke dalam kategori jalur sekolah sehingga madrasah tidak lagi dipandang sebelah mata.
  3. Meskipun Madrasah menyandang status sebagai pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis madrasah keagamaan dalam sisdiknas, Madrasah boleh memilih jurusan khusus ilmu-ilmu syari’ah dengan muatan 70% kurikulum yang konsen dalam bidang studi agama.[34]

 



[1]Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah konsep strstegi dan implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 24.

[2] Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Konsep Dasar Manajemen Madrasah Mandiri, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2003), Cet III, hlm. 8.

[3]Sufyarman, Kapita Selekta Manajemen Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm. 94.

[4] Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, Administrasi Pendidikan, (Semarang: IKIP Press, 1991), hlm. 11.

[5] Mulyasa, Menjadi Kepela Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyiseskan MBS dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 35-37.

[6] Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS Dan KBK, op. cit., hlm. 166.

[7] Ibrahim Anis, et-al, Al-Mu’jam al-Wasith, ( Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), hlm. 280

[8] WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PN Balai Pustaka, 1972), hlm. 618.

[9] H.A.R Gibb and Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, ( Leiden: E.J. Brill, 1981), hlm. 300.

[10] Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, ( Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 133.

[11] Hasan Abd al-“Al, Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarni al-Rabi’ al-Hijri, (tt.p: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), hlm. 210.

[12] Halimah Aly Abu Rizq,“ Al-Madkhal Ila al-Tarbiyah, (Jeddah: Al-Dar al-Su’udiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1998), hlm. 282.

[13]  Kuttab adalah tempat-tempat mengajarkan kecakapan membaca dan menulis al-Qur’an serta dasar-dasar agama Islam kepada anak-anak atau merupakan pendidikan tingkat dasar.

[14] Halaqah adalah tingkat pendidikan lanjutan dari kuttab di mana di sisni mulai diberikan pendidikan dan pengajaran tentang ilmu pengetahuan.

[15] Zawiyah atau ribath adalah ruangan-ruangan kelas sejenis asrama yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar secara rutin dan teratur setiap harinya.

[16] Abdul Ghafir dan Muhaimin, Pengenalan Kurikulum Madrasah, (Solo: Ramadhan, 1993), hlm. 9

[17] Ibid., hlm. 12.

[18] Maksum,  op. cit., hlm. 114

[19] Abdul Ghafir dan Drs. Muhaimin M.N., op. cit., Hlm 13.

[20] Maksum, op. cit., hlm. 118

[21] Abuddin Nata, op. cit., hlm 204.

[22] Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasa0h, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001), hlm. 75.

[23] Fatah Syukur, Dinamika Madrasah Dalam Masyarakat Industri, (Semarang: al-Qalam Press, 2004), hlm. 35.

[24] Abdul Ghafir dan Drs. Muhaimin M.A., op. cit., Hlm 15.

[25] Haidar Putra Daulay, op. cit., hlm. 75-76.

[26] Abdul Ghafir dan Muhaimin M.A., loc. cit

[27] Fatah Syukur, op. cit.,  hlm. 41

[28] Haidar Putra Daulay, op. cit., hlm. 82.

[29] Abdul Ghafir dan Muhaimin , op. cit., hlm 15-16.

[30] Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV. Amissco, 1996), hlm. 167.

[31] Maksum, op. cit., hlm. 151.

[32] Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm.7.

[33] Maksum, op. cit., hlm. 155.

[34] Fatah Syukur, op. cit., hlm. 50-51.

* dari potongan sekripsinya. di publish untuk pembelajaran.