Perkuliahan.com

Materi Kuliah, makalah pendidikan, beasiswa kuliah

Makalah Konsep Masyarakat Madani

Pengertian Konsep Masyarakat Madani (Civil Society)

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post : 
data post: Perkuliahan.com. edition of : 189

Masyarakat madani, jika dielaborasi terdiri dari dua kata “Masyarakat” yang artinya sekumpulan orang, dan “Madani” yang berarti peradaban, sehingga Masyarakat madani adalah sekumpulan orang (masyarakat) yang beradab. Tetapi pemaknaan secara etimologis (bahasa) seperti itu menurut penulis sangat tidak fair dan terlalu apologis karena secara tidak langsung hanya melakukan penyederhaan dan transfer bahasa dari kata civil atau civilized (beradab) dan society (masyarakat / sosial).

Walaupun dalam arkeologi istilah ilmiah, terjemahan civil society untuk masyarakat madani, adalah kebetulan dan tepat. Tetapi yang jelas ada dua kutub yang berbeda dalam segi bahasa antara Masyarakat madani dan civil society. Masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang “Islami” yang mengacu pada kata al din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna al tamaddun, atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al madinah yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahan masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Di sini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.[1]

Sedangkan civil society secara harfiah adalah terjemahan dari istilah Latin, Civilis Societas. Menurut Cicero (106 – 43 SM) Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (Political Society) yang memiliki kode hukum sebagai pengaturan hidup. [2]

Jadi, secara semantik, istilah masyarakat madani agak kurang tepat disepadankan dengan istilah civil society.  Meski kedua istilah tersebut secara parsial substantif memiliki kesamaan. Dan keduanya sangat relevan sebagai bahan kajian dalam upaya mencari paradigma masyarakat baru. Namun bila ditilik dari locus sejarah berkembangnya, kedua istilah tersebut secara pragmatik, berbeda.[3]

Jadi, akan lebih baik jika masyarakat madani dan civil society lebih banyak ditinjau dari pemaknaan secara filosofis karena akan lebih komprehensif, sekaligus untuk menghindari perdebatan maka kita perlu memberika wish bahwa dalam persoalan pengertian antara Masyarakat madani dan civil society “kira – kira” adalah sama.

Kajian ini, saya mulai dari pendapat Salvador Gilner dalam bukunya “Civil Society and Its Future” seperti dikutip A. Qodry Azizy menyatakan bahwa: [4]

Civil Society is a historically evolved sphere of individual rights, freedom and voluntary associations whose politically undisturbed competition with each other in the pursuit of their respective private concerns, interests, preferences and intentions is guaranted by public institutions, called the state. Any nature civil society exhibits least five prominent dimensions individualism, privacy, market, pluralism and class.

 

Arti bebasnya kurang lebih,  masyarakat sipil (masyarakat madani) adalah sejarah pengembangan kebebasan hak – hak individu, kemerdekaan dan berbagai macam organisasi sukarela yang memiliki persaingan sehat dalam pengejaran mengenai pribadi mereka, perhatian, pilihan dan mengenai kehendak, adalah jaminan oleh lembaga masyarakat yang bernama negara. Masyarakat sipil secara alami menunjukkan lima bentuk kesanggupan pribadi, pasar, pluralitas, dan kelas.

Kita juga bisa melihat bahwa bahwa masyarakat madani yang dianalogikan dengan civil society adalah suatu kondisi masyarakat yang dilandasi oleh civileze society, karena civileze society menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani itu sendiri,[5] yang tentunya harus ditegakkan atas landasan  nilai – nilai etik-moral transendental (adat dan agama) yang bersumber dari doktrin langit.[6]

Gagasan perlunya masyarakat madani (civil society) adalah mengandaikan semua elemen masyarakat memiliki kekuasaan sendiri yang otonom, namun secara akumulatif bisa meredam terjadinya proleferasi kekuasaan alamiah (Natural Society) di satu fihak dan mengimbangi kekuasaan negara yang cenderung menguat di fihak lain.

Untuk itulah mengapa masyarakat madani (civil society) dalam pandangan M. Dawam Rahardjo haruslah masyarakat yang mengacu kepada nilai – nilai kebajikan umum, yang disebut al khair. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan – persekutuan, perkumpulan atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku.[7]

Sedikit menambahi Nurcholish Madjid menyatakan, bahwa masyarakat madani (civil society) lebih dari sekedar campuran berbagai bentuk asosiasi. Pengertian masyarakat madani (civil society)  mengacu kepada kualitas civility, keberadaban; tanpa itu, lingkungan hidup masyarakat hanya akan terdiri faksi – faksi,    klik – klik dan bahkan serikat – serikat rahasia yang saling menyerang. Civility mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi – pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik yang berbeda; juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak ada jawaban yang paling benar terhadap suatu masalah.[8]

Sedangkan Muhamad Atho’ilah Shohibul Hikam, berpendapat bahwa civil society adalah wilayah kehidupan sosial politik yang menjamin berlangsungnya tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, tidak terserap dalam jaringan kelembagaan politik resmi, serta wilayah yang mengandung transaksi komunikasi yang bebas oleh warga negara.

Dari sinilah pada dasarnya civil society adalah otonom. Artinya, dia memiliki kemandirian terhadap negara. Tetapi diantara keduanya, sekaligus terdapat hubungan timbal balik. Selain itu, civil society adalah arena sosial yang mengandung berbagai kemungkinan pula terjadi negosiasi terus menerus secara bebas.[9]

Dari beberapa pendapat di atas, benang merah yang kita dapatkan dari pengertian masyarakat madani atau civil society adalah suatu masyarakat yang beradab yang didasarkan pada asas – asas etika (moral) transendental (adat dan agama). Selain itu masyarakat madani atau civil society tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk lembaga kemasyarakatan apapun, dengan syarat “dibungkus” nilai – nilai toleransi sebagai koridornya. Di sisi lain komunikasi antara negara (state) dan masyarakat harus tetap dilangsungkan sebagai garansi bahwa negara (state) juga menjamin adanya masyarakat yang beradab.

 


[1] M. Dawam Raharjo, Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, Pustaka LP3ES, Cet. ke – 1, Jakarta, 1999, hlm. 146.

[2] M. Dawam Raharjo, Sejarah Agama dan Masyarakat Madani dalam Membongkar “Mitos” Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 18.

[3] Muhajir Effendy, Op. Cit., hlm. 1.

[4] A. Qodry Azizy, Masyarakat Madani, Antara Cita dan Fakta, Kajian   Historis – Normative, Makalah Seminar Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 1999, hlm. 3.

 [5] Djohar, “Pendidikan yang Membebaskan sebagai Kontruksi Masyarakat Madani” dalam Membongkar ‘Mitos’ Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Cet. ke – 1, Yogyakarta, 2000, hlm. 301.

 [6] Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Universalisme Nilai – Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani”, dalam Profetika Vol. 1. No. 2. Jakarta, 1999, hlm. 170.

 [7] M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama …., Op.Cit., hlm. 152.

 [8] Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan,  PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke – 1, Bandung, 1999, hlm. X.

[9] Indiwan SW Wibowo. “Peran Militer Dalam ‘Civil Society’ “, dalam Suara Merdeka, Semarang, 8/ 01 / 2001.

 

Pengertian Konsep Masyarakat Madani (Civil Society)

Under arsip: Perkuliahan.com.

Category: Makalah-Makalah

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*