Inilah Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pengadaaan Barang dan Jasa di Desa

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran/Jasa di Desa, “Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.  Dalam Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP”.

Pengadaan Barang Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan sumber daya setempat dan gotong royong. Namun jika tidak dapat dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian dengan swakelola, PBJ dilakukan oleh penyedia yang dianggap mampu (Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa).

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa, Bupati/Walikota dapat membentuk tim asistensi desa. Tim asistensi desa terdiri dari : unit layanan pengadaan, satuan Kerja Perangkat Daerah, unsur lain terkait Pemerintah Kabupaten/Kota.

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai berikut:

  1. Efisien, berarti pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang maksimum.
  2. Efektif, berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
  3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang jasa yang berminat.
  4. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
  5. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa harus mematuhi etika meliputi :

  1. Bertanggungjawab
  2. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, dan
  3. Patuh pada peraturan Perundang-undangan.

 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa meliputi :

  • Pelaksana kegiatan baik melalui swakelola maupun penyedia adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
  • TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
  • TPK terdiri dari:
    1. Unsur Pemerintah Desa
    2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

 

sumber : Materi pelatihan pendamping desa 2016.

..........

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *