Perkuliahan.com

Materi Kuliah, makalah pendidikan, beasiswa kuliah

Makalah Konsep Masyarakat Madani

Pengertian Konsep Masyarakat Madani (Civil Society)

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post : 
data post: Perkuliahan.com. edition of : 189

Masyarakat madani, jika dielaborasi terdiri dari dua kata “Masyarakat” yang artinya sekumpulan orang, dan “Madani” yang berarti peradaban, sehingga Masyarakat madani adalah sekumpulan orang (masyarakat) yang beradab. Tetapi pemaknaan secara etimologis (bahasa) seperti itu menurut penulis sangat tidak fair dan terlalu apologis karena secara tidak langsung hanya melakukan penyederhaan dan transfer bahasa dari kata civil atau civilized (beradab) dan society (masyarakat / sosial).

Walaupun dalam arkeologi istilah ilmiah, terjemahan civil society untuk masyarakat madani, adalah kebetulan dan tepat. Tetapi yang jelas ada dua kutub yang berbeda dalam segi bahasa antara Masyarakat madani dan civil society. Masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang “Islami” yang mengacu pada kata al din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna al tamaddun, atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al madinah yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahan masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Di sini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.[1]

Sedangkan civil society secara harfiah adalah terjemahan dari istilah Latin, Civilis Societas. Menurut Cicero (106 – 43 SM) Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (Political Society) yang memiliki kode hukum sebagai pengaturan hidup. [2]

Jadi, secara semantik, istilah masyarakat madani agak kurang tepat disepadankan dengan istilah civil society.  Meski kedua istilah tersebut secara parsial substantif memiliki kesamaan. Dan keduanya sangat relevan sebagai bahan kajian dalam upaya mencari paradigma masyarakat baru. Namun bila ditilik dari locus sejarah berkembangnya, kedua istilah tersebut secara pragmatik, berbeda.[3]

Jadi, akan lebih baik jika masyarakat madani dan civil society lebih banyak ditinjau dari pemaknaan secara filosofis karena akan lebih komprehensif, sekaligus untuk menghindari perdebatan maka kita perlu memberika wish bahwa dalam persoalan pengertian antara Masyarakat madani dan civil society “kira – kira” adalah sama.

Kajian ini, saya mulai dari pendapat Salvador Gilner dalam bukunya “Civil Society and Its Future” seperti dikutip A. Qodry Azizy menyatakan bahwa: [4]

Civil Society is a historically evolved sphere of individual rights, freedom and voluntary associations whose politically undisturbed competition with each other in the pursuit of their respective private concerns, interests, preferences and intentions is guaranted by public institutions, called the state. Any nature civil society exhibits least five prominent dimensions individualism, privacy, market, pluralism and class.

 

Arti bebasnya kurang lebih,  masyarakat sipil (masyarakat madani) adalah sejarah pengembangan kebebasan hak – hak individu, kemerdekaan dan berbagai macam organisasi sukarela yang memiliki persaingan sehat dalam pengejaran mengenai pribadi mereka, perhatian, pilihan dan mengenai kehendak, adalah jaminan oleh lembaga masyarakat yang bernama negara. Masyarakat sipil secara alami menunjukkan lima bentuk kesanggupan pribadi, pasar, pluralitas, dan kelas.

Kita juga bisa melihat bahwa bahwa masyarakat madani yang dianalogikan dengan civil society adalah suatu kondisi masyarakat yang dilandasi oleh civileze society, karena civileze society menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani itu sendiri,[5] yang tentunya harus ditegakkan atas landasan  nilai – nilai etik-moral transendental (adat dan agama) yang bersumber dari doktrin langit.[6]

Gagasan perlunya masyarakat madani (civil society) adalah mengandaikan semua elemen masyarakat memiliki kekuasaan sendiri yang otonom, namun secara akumulatif bisa meredam terjadinya proleferasi kekuasaan alamiah (Natural Society) di satu fihak dan mengimbangi kekuasaan negara yang cenderung menguat di fihak lain.

Untuk itulah mengapa masyarakat madani (civil society) dalam pandangan M. Dawam Rahardjo haruslah masyarakat yang mengacu kepada nilai – nilai kebajikan umum, yang disebut al khair. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan – persekutuan, perkumpulan atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku.[7]

Sedikit menambahi Nurcholish Madjid menyatakan, bahwa masyarakat madani (civil society) lebih dari sekedar campuran berbagai bentuk asosiasi. Pengertian masyarakat madani (civil society)  mengacu kepada kualitas civility, keberadaban; tanpa itu, lingkungan hidup masyarakat hanya akan terdiri faksi – faksi,    klik – klik dan bahkan serikat – serikat rahasia yang saling menyerang. Civility mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi – pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik yang berbeda; juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak ada jawaban yang paling benar terhadap suatu masalah.[8]

Sedangkan Muhamad Atho’ilah Shohibul Hikam, berpendapat bahwa civil society adalah wilayah kehidupan sosial politik yang menjamin berlangsungnya tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, tidak terserap dalam jaringan kelembagaan politik resmi, serta wilayah yang mengandung transaksi komunikasi yang bebas oleh warga negara.

Dari sinilah pada dasarnya civil society adalah otonom. Artinya, dia memiliki kemandirian terhadap negara. Tetapi diantara keduanya, sekaligus terdapat hubungan timbal balik. Selain itu, civil society adalah arena sosial yang mengandung berbagai kemungkinan pula terjadi negosiasi terus menerus secara bebas.[9]

Dari beberapa pendapat di atas, benang merah yang kita dapatkan dari pengertian masyarakat madani atau civil society adalah suatu masyarakat yang beradab yang didasarkan pada asas – asas etika (moral) transendental (adat dan agama). Selain itu masyarakat madani atau civil society tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk lembaga kemasyarakatan apapun, dengan syarat “dibungkus” nilai – nilai toleransi sebagai koridornya. Di sisi lain komunikasi antara negara (state) dan masyarakat harus tetap dilangsungkan sebagai garansi bahwa negara (state) juga menjamin adanya masyarakat yang beradab.

 


[1] M. Dawam Raharjo, Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, Pustaka LP3ES, Cet. ke – 1, Jakarta, 1999, hlm. 146.

[2] M. Dawam Raharjo, Sejarah Agama dan Masyarakat Madani dalam Membongkar “Mitos” Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 18.

[3] Muhajir Effendy, Op. Cit., hlm. 1.

[4] A. Qodry Azizy, Masyarakat Madani, Antara Cita dan Fakta, Kajian   Historis – Normative, Makalah Seminar Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 1999, hlm. 3.

 [5] Djohar, “Pendidikan yang Membebaskan sebagai Kontruksi Masyarakat Madani” dalam Membongkar ‘Mitos’ Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Cet. ke – 1, Yogyakarta, 2000, hlm. 301.

 [6] Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Universalisme Nilai – Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani”, dalam Profetika Vol. 1. No. 2. Jakarta, 1999, hlm. 170.

 [7] M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama …., Op.Cit., hlm. 152.

 [8] Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan,  PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke – 1, Bandung, 1999, hlm. X.

[9] Indiwan SW Wibowo. “Peran Militer Dalam ‘Civil Society’ “, dalam Suara Merdeka, Semarang, 8/ 01 / 2001.

 

Pengertian Konsep Masyarakat Madani (Civil Society)

Under arsip: Perkuliahan.com.

Makalah Tentang Korupsi

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post : Unsur dan ruang lingkup pondok pesantren
data post: Perkuliahan.com. edition of : 187

Makalah Tentang Korupsi

PENGERTIAN KORUPSI.

Apa sih yang dimaksud  korupsi ? Batasan batasan apa yang dimaksud korupsi? Apa yang menyebabkan korupsi ? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul dibenak kita terlebih bagi kita yang masih awam tentang korupsi. Sering kita mendengarkan banyak tentang beita berita para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, namun kenapa masih saja banyak kasus-kasus  tindak pidana  tindak pidana korupsi beredar. Apakah mereka tidak malu  atau mereka tidak paham tentang  tindak pidana  tindak pidana korupsi dan hukum-hukumnya?

Dalam makalah ini  akan kita bahas bersama tentang korupsi, sehingga pelajaran dari makalah yang ditulis teman saya LIBERT  JEHADIT dkk, yang telah kami edit lagi untuk diposting diperkuliahan.com bisa bermanfaat buat sesama.

Banyak para ahli yang  merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan  tindak pidana  tindak pidana korupsi merupakan tingkah laku  personal yang memakaiwewenang dan jabatan untuk mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber kekayaan negara dengan memakaiwewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata)

Bagaimana terjadinya korupsi ?  tindak pidana  tindak pidana korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan  tindak pidana korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Katerkadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan untuk keluarganya atau partainya / kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan personal dengannya, juga dapat dianggap sebagai bentuk tindak korupsi. Dalam keadaan yang tersebut , jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

 

APA SAJA SEBAB-SEBAB KORUPSI

Disini akan diuraikan tentang sebab tindak pdana  tindak pidana korupsi menurut analisa para pakar, berikut penjelasanya : Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya  tindak pidana  tindak pidana korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

– Peninggalan pemerintahan kolonial.

– Kemiskinan dan ketidaksamaan.

– Gaji yang rendah.

– Persepsi yang populer.

– Pengaturan yang bertele-tele.

– Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

 

Di sisi lain Ainan (1982) menjelaskan beberapa sebab terjadinya  tindak pidana  tindak pidana korupsi yaitu :

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah

dengan upeti atau suap.

d. Dimana berbagai macam  tindak pidana  tindak pidana korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan

dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat

dihindarkan.

f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan

korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi

pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

2. Warisan pemerintahan kolonial.

3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak

ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

 

3. APA DAMPAK DAN AKIBAT DARI  KORUPSI.

Berikut beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dengan seseorang melakukan korupsi, Menyatakan bahwa akibat-akibat  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3.  pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

 

Dalam pendapat Selanjutnya Mc Mullan (1961) mengatakan  bahwa akibat tindak  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat  tindak pidana  tindak pidana korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

 

 

 

4. UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.

tindak pidana  tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu,  tindak pidana  tindak pidana korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan  tindak pidana  tindak pidana korupsi yang ditawarkan para ahli yang

masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi  tindak pidana  tindak pidana korupsi sebagai berikut :

a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah

pembayaran tertentu.

b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.

d. Bagaimana dorongan untuk  tindak pidana  tindak pidana korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman.

e.  tindak pidana  tindak pidana korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan  tindak pidana  tindak pidana korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban  tindak pidana  tindak pidana korupsi organisasional maupun  tindak pidana korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk  tindak pidana korupsi dengan adanya perubahan organisasi. Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam  tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan  tindak pidana korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

 

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan  tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab untuk melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.

3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.

4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.

5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.

6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.

7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.

8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur

9. Sistem budget dikelola oleh pejabat  yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.

10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Demikian pembahasan tentang korupsi, dari segi hukum, criteria korupsi sampai dampak yang ditimbukan dari melakukan korupsi. Semoga makalah sederhana ini bermanfaat, agar Indonesia korupsinya berkurang.

Under arsip: Perkuliahan.com.
next post : Unsur dan ruang lingkup pondok pesantren