Teknik Advokasi Masyarakat

-

“ADVOKASI  MASYARAKAT, UNTUK PENDAMPINGAN”

Advokasi merupakan tindakan atau proses untuk membela atau memberikan dukungan pada kelompok masyarakat yang lemah. Kerja advokasi bisa dilakukan secara individual, kelompok, maupun kelembagaan yang peduli pada penolakan bentuk-bentuk ketidakadilan.

Ketidakadilan yang menimpa kelompok masyarakat lemah itu disebabkan oleh tatanan sosial yang tidak setara (asimetris). Tatanan sosial yang tidak setara melahirkan hubungan kekuasaan yang timpang. Hubungan kekuasaan yang timpang memproduksi pengambilan keputusan yang tidak melibatkan rakyat sehingga menghasilkan pelbagai kebijakan yang merugikan hak dan kepentingan rakyat.

Advokasi merupakan kegiatan yang disengaja dan direncanakan. Bersama kelompok-kelompok masyarakat, pegiat advokasi berusaha mengubah tata hubungan sosial yang timpang menjadi tatanan sosial yang setara agar hubungan kekuasaan yang demokratis dapat terwujud. Lalu, masyarakat lemah dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang terklait dengan alokasi sumber daya. read more

Menciptakan Partisipasi Warga Desa

-

“Organisasi, Representasi dan Partisipasi Warga”

 Institusi parokhial (keagamaan dan kekerabatan), institusi asli (adat), dan institusi korporatis (lembaga kemasyarakatan) bukan sederet institusi demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat desa. Meskipun lembaga kemasyarakatan disiapkan sebagai wadah partisipasi, tetapi partisipasi melalui wadah ini merupakan bentuk mobilisasi solidaritas sosial terhadap kader desa untuk melayani masyarakat. BPD merupakan institusi demokrasi desa paling dekat dengan pemerintah desa, yang harus ada tetapi tidak cukup untuk memperkuat kedaulatan rakyat, sebab elitisme selalu hadir sebagai jebakan dalam institusi perwakilan semacam BPD. Musyawarah desa bisa menjadi institusi yang bisa memperluas representasi dan partisipasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Namun musyawarah desa akan kehilangan makna, bahkan bisa lemah syahwat, jika tidak ditopang warga yang kuat. “Warga masyarakat yang terorganisir ke dalam kelompok-kelompok yang padu”, demikian ungkap Francis Fukuyama (2005), “jauh lebih mungkin menuntut dan menerima pertanggungjawaban ketimbang masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang tidak terorganisir”.

Organisasi warga itu kami sebut sebagai civil institution, sebuah institusi lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Spirit kewargaan – sebagai jantung strong democracy – hadir dan dihadirkan oleh organisasi-organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Salah satu contoh organisasi warga adalah community center atau bisa juga disebut sebagai pusat kemasyarakatan.

Kehadiran organisasi warga di ranah desa ini tentu merupakan lompatan baru, sebab selama puluhan tahun desa korporatis hanya mengenal lembaga-lembaga korporatis (PKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya). Dalam ranah demokrasi, organisasi warga menjadi arena representasi dan partisipasi, baik kaum perempuan maupun warga miskin, untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dasar mereka. Mereka tidak hanya berpartisipasi secara pasif melalui wadah invited space, tetapi juga berpartisipasi secara aktif melalui pola popular participation. Secara horizontal, sesama warga melakukan pembelajaran, deliberasi, dan membangun kesadaran kolektif, maupun secara mandiri memberikan pelayanan kepada warga. Secara vertikal, mereka melakukan engagement dengan pemimpin desa, memainkan politik representasi dalam Musrenbang, menuntut pelayanan publik lebih baik, mendesak alokasi dana untuk berbagai kepentingan (pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

————–

sumber : materi diklat, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.